JIPP Jateng

Info Penting : TOP 45 Sinovik diumumkan 8 Inovasi asal Jawa Tengah masuk didalamnya    Info Penting : TOP 10 KIPP Jawa Tengah Tahun 2019 telah diumumkan dapat dilihat di halaman warta    

2018-04-26 04:11:31

3 Tahun Kinerja PU, Infrastruktur Topang Pertumbuhan Ekonomi

opd

Semarang – Selama tiga tahun bekerja di bawah pemerintahan Presiden RI Ir H Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) menggenjot berbagai pembangunan infrastruktur. Saat ini, kerja keras itu sudah mulai bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saat membacakan pidato Menteri PU PR Basoeki Hadimoeljono pada Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-72 tingkat Provinsi Jawa Tengah di halaman Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya, Senin (4/12), Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP menyampaikan secara rinci hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Kementerian PU PR. Antara lain, penyelesaian sembilan bendungan untuk ketahanan air dan pangan. Yakni bendungan Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara, Teritip, Raknamo, dan Tanju. Saat ini juga sedang dikerjakan secara paralel sebanyak 30 bendungan di seluruh Indonesia.

“Dalam rangka peningkatan konektivitas, telah diselesaikan pembangunan 2.623 km jalan baru, termasuk Jalan Trans dan Perbatasan Papua, Trans dan Perbatasan Kalimantan, serta Perbatasan NTT,” kata dia.

Selain jalan baru, dibangun pula jembatan baru bentang panjang, seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno–Hatta di Manado. Beberapa jembatan baru berbentang panjang kini juga tengah dibangun. Antara lain Jembatan Teluk Kendari di Sultra, dan Holtekamp di Jayapura.

Untuk jalan tol, sambung dia, dari 2015 hingga akhir 2017, telah dioperasikan tambahan jalan tol baru sepanjang 568 km, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sedangkan sampai akhir 2019, pemerintah optimistis dapat menyelesaikan tol baru sepanjang 1.851 km.

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman pun, telah dilakukan melalui pembangunan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur yang telah direncanakan sejak 40 tahun yang lalu. Saat ini juga sedang dikembangkan beberapa SPAM lainnya melalui skema KPBU, seperti SPAM Bandar Lampung, Semarang Barat, dan Jatiluhur.

Sementara untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat pertumbuhan wilayah, telah diresmikan pengoperasian tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yaitu Skouw di Papua, Entikong, Badau, dan Aruk di Kalimantan Barat, serta Mota’ain, Motamasin, dan Wini di NTT. Di ketujuh kawasan perbatasan tersebut akan dilengkapi dengan prasarana & sarana permukiman, terutama pasar, sehingga nanti bisa berperan sebagai sentra ekonomi baru di beranda depan Indonesia.

“Di bidang perumahan telah dibangun sampai akhir Oktober 2017 sebanyak 2,2 juta unit rumah, terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam bentuk rusun, rusus (rumah khusus) , rumah swadaya, bantuan PSU, serta fasilitas FLPP, SSB, dan BLM,” tuturnya.

Kementerian PUPR juga mendapatkan tugas untuk mendukung perhelatan Asian Games 2018, dengan membangun berbagai venues di GBK, Kemayoran, dan Jakabaring. Diharapkan pada akhir tahun 2017 semua proyek pembangunan prasarana dan sarana tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Di bidang pariwisata, imbuh dia, Kementerian PUPR tengah fokus mendukung sepuluh destinasi pariwisata sebagai Bali Baru dengan empat prioritas utama. Yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

Capaian kinerja Kementerian PUPR kini telah menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional yang positif selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan laporan World Economic Forum 2017-2018, Indeks Daya Saing Global Indonesia saat ini naik dari peringkat 41 menjadi 36. Sementara Indeks Daya Saing Infrastruktur naik dari peringkat 60 menjadi 52.

Seiring dengan itu, tambah dia, peringkat kemudahan berusaha juga mengalami kenaikan. Indonesia menjadi satu dari sepuluh negara dengan lompatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) terbanyak. Peringkat EODB Indonesia naik dari 106 pada 2016, menjadi 92 pada 2017 dan menjadi 72 pada 2018. Prestasi itu menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur PUPR, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dunia usaha.

“Namun demikian, capaian di atas tidak membuat kita cepat berpuas diri. Dunia berubah sangat cepat, persaingan bukan lagi antara yang kuat dengan yang lemah, tetapi antara yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih berkualitas yang akan unggul,” pesannya.

Penulis : Rt, Humas Jateng; Editor : Ul, Diskominfo Jateng; Foto : Humas Jateng

Komentar Terbaru

Komentar